Bank of England Batasi Stablecoin, Industri Kripto Bereaksi Keras

Pembatasan Transaksi Stablecoin Dorong Ketidakpastian di Industri Kripto Inggris

Kebijakan terbaru Bank of England terkait pembatasan transaksi stablecoin memicu perhatian tinggi di kalangan profesional keuangan dan investor kripto. Inggris menjadi sorotan karena langkah ini dianggap dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekosistem aset digital nasional di tengah meningkatnya minat global. Dengan peran sebagai salah satu pusat keuangan dunia, setiap kebijakan dari Bank of England berpotensi mengubah lanskap regulasi aset digital regional maupun internasional. Transparansi dan prediktabilitas regulasi menjadi kunci dalam menarik minat investor institusional serta mendukung inovasi kripto dan blockchain.

Data Terkini dan Respons Industri terhadap Pembatasan Sementara Stablecoin

Dalam pernyataan resmi, Bank of England menegaskan bahwa pembatasan transaksi stablecoin di Inggris hanya bersifat sementara dan akan dievaluasi secara berkala. Bloomberg melaporkan, kebijakan ini memengaruhi lebih dari 200 token stablecoin yang mayoritas diperdagangkan di platform seperti Binance dan Coinbase, dengan volume perdagangan harian mencapai USD 120 juta (CoinDesk, 2024). Price action stablecoin utama seperti USDT dan USDC tetap stabil di kisaran USD 1 per token meskipun kebijakan diterapkan. Namun, Asosiasi Kripto Inggris menyampaikan kritik tajam. “Kebijakan sementara memberi sinyal ketidakpastian, berisiko menghambat pengembangan solusi keuangan digital lintas batas,” ujar perwakilan asosiasi kepada Reuters. Analisis CoinDesk menyoroti bahwa transaksi stablecoin di Eropa meningkat 53% YoY pada kuartal pertama 2024, menandakan pertumbuhan signifikan adopsi stablecoin di kawasan tersebut.

Signifikansi, Latar Belakang, dan Tantangan Regulasi Aset Digital di Inggris

Regulasi stablecoin di Inggris merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengelola risiko sistemik sekaligus menampung inovasi teknologi keuangan. Bank of England sebelumnya menyatakan bahwa perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan pencegahan aktivitas ilegal menjadi prioritas utama dalam mengatur aset digital (sumber: Bloomberg). Namun, kelompok industri memperingatkan risiko kehilangan daya saing global, khususnya karena Uni Eropa sudah memperkenalkan regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) yang lebih ramah inovasi. Jika Inggris tidak mengadaptasi kerangka regulasi lebih fleksibel, potensi migrasi inovator dan investasi ke yurisdiksi lain akan meningkat. Isu ini kini mendapat perhatian luas, guna memastikan ekosistem kripto tetap kondusif bagi pertumbuhan dan adopsi di era digitalisasi sektor keuangan.